Pertemuan IKABI dengan MKDKI

Posted in Bulletin IKABI, Desember 2012

Pertemuan IKABI dengan MKDKI

Pertemuan dengan Prof. Ali Baziad, SpOG(K) di Hotel Denpasar, Jakarta, 15 Desember 2012

Prof. Dr. Ali Baziad, SpOG(K) selaku Ketua MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) sejak 2011, pada tanggal 15-12-12 memberikan sosialisasi dan pencerahan kepada PP IKABI, 10 Ketua OPLB dan 21 Korwil IKABI (40 orang), yang mana hanya 6 orang tidak hadir.

IKABI adalah satu-satunya organisasi profesi kedokteran untuk pertamakalinya mengundang MKDKI untuk berdiskusi masalah pelanggaran disiplin kedokteran.

Banyak Dokter Spesialis Bedah (49 kasus) yang diadili oleh MKDKI sejak tahun 2006 (6 tahun), selain itu Dokter Spesialis Obsgin (33 kasus), dokter umum (60 kasus) dan Dokter Spesialis Anak (18 kasus), sedang spesialis yang lain (17 kasus).

Bagi Ketua OPLB dan 21 Korwil IKABI yang tidak hadir adalah suatu kerugian besar karena informasi dan hangatnya diskusi tentang―tindakan malpraktek dokter spesialis seperti yang diadukan & diadili oleh MKDKI berlangsung hangat dan sangat bermanfaat untuk tindakan pencegahan kita dalam menjalankan profesi pembedahan.

Ketua PP IKABI menyerahankan kenang-kenangan kepada Ketua MKDKI (Prof DR Dr Ali Baziad, SpOG) pada tanggal 15 Desember 2012 di Hotel Puri Denpasar Jakarta

Ketua PP IKABI menyerahankan kenang-kenangan kepada Ketua MKDKI (Prof DR Dr Ali Baziad, SpOG) pada tanggal 15 Desember 2012 di Hotel Puri Denpasar Jakarta

Pelaporan (2006-2012) berasal dari pengaduan masyarakat 170 kasus, dari Institusi (Dinkes, RS, Asuransi), 7 kasus, Tenaga Kesehatan (Dokter/Drg) 5 kasus, sedangkan daerah/ kota yang terbanyak dilaporkan Jakarta 86 kasus & Jatim 16 kasus, daerah yang lain kurang dari 10 kasus.

Permasalahan yang paling banyak diadukan adalah :
1. Komunikasi,
2. Ingkar Janji,
3. Penelantaran,
4. Biaya,
5. Standar/ Pedoman Pelayanan Medik,
6. Kasus Rumah Tangga,
7. Kompetensi,
8. Iklan.

Sejak 2006-2012 (Medio Des) terdapat 182 pengaduan, dimana 31 kasus dihentikan/ dicabut, 29 kasus ditolak dan 86 kasus telah diproses dimana 26 dokter dicabut sementara SIP/STR, 31 dokter: peringatan tertulis, 6 dokter: harus ikuti program re-edukasi, 64 kasus tidak ditemukan pelanggaran disiplin. Saat ini terdapat 36 kasus masih dalam proses penanganan.

CONTOH 28 PELANGGARAN YANG BISA TERJADI:

PELANGGARAN 1:
a. Melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten; b. Kompetensi: seperangkat kemampuan professional yang meliputi: penugasan ilmu pengetahuan ketrampilan, knowledge, skill dan attitude

PELANGGARAN 2:
a. Tidak merujuk pasien kepada dokter atau dokter gigi yang memiliki kompetensi sesuai;
b. Bila diluar kompetensi seperti keterbatasan pengetahuan, ketrampilan;
c. Keterbatasan peralatan;
d. Dapat tidak dirujuk bila: tidak mungkin dirujuk (kondisi);
e. Sarana kesehatan sulit di jangkau;
f. atas kehendak pasien

PELANGGARAN 3:
Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

PELANGGARAN 4:
Menyediakan dokter atau dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai, atau tidak memberitahukan perihal pengganti tersebut.

PELANGGARAN 5:
Menjalankan praktik kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik maupun mental sedemikian rupa, sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien.

PELANGGARAN 6:
a. Dalam penatalaksanaan pasien, melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan, tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan, sesuai tanggung jawab profesionalnya, tanpa alasan pembenar atau pemaaf yang sah, sehingga dapat membahayakan pasien;
b. Anamnesis, PF/ mental;
c. Riwayat penyakit;
d. Tindakan/ pengobatan secara profesional

PELANGGARAN 7:
Melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien

PELANGGARAN 8:
a. Tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis dan memadai kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktik kedokteran;
b. Pasien mempunyai hak atas informasi;
c. Bahasa yang dipahami oleh pasien;
d. Informasi tidak membahayakan pasien.
Apa informasinya:
1. Diagnosa, tata cara tindakan medik,
2. Tujuan tindakan medik,
3. Alternatif tindakan medik,
4. Komplikasi yang mungkin terjadi,
5 Prognosa.

PELANGGARAN 9:
a. Melakukan tindakan medis tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat atau wali atau pengampunya;
b. Persetujuan dapat tertulis/ lisan;
c. Risiko tinggi harus tertulis;
d. Gawat darurat/ tidak ada pendamping, tidak perlu persetujuan pasien;
e. Menyangkut kesehatan reproduksi: suami/ istri;
f. Tindakan medik yang menyangkut kepentingan publik tidak memerlukan persetujuan

PELANGGARAN 10:
Dengan sengaja, tidak membuat atau menyimpan rekam medik , sebagaimana yang diatur dalam pertukaran perundang-undangan atau etika profesi.

PELANGGARAN 11:
Melakukan perbuatan yang bertujuan menghentikan kehamilan, yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan etika profesi

PELANGGARAN 12:
Melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien, atas permintaan sendiri dan atau keluarganya.

PELANGGARAN 13:
Menjalankan praktik kedokteran dengan menerapkan pengetahuan atau ketrampilan atau tehnologi yang belumditerima atau diluar tata cara praktik kedokteran yang layak.

PELANGGARAN 14:
Melakukan penelitian dalam praktik kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subyek penelitian, tanpa memperoleh persetujuan etik (ethical clearance) dari lembaga yang diakui pemerintah.

PELANGGARAN 15:
Tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya.

PELANGGARAN 16:
a. Menolak atau menghentikan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau etika profesi;
b. Dibenarkan menolak/ mengakhiri:
1. Pasien melakukan intimidasi;
2. Pasien melakukan kekerasan;
3. Pasien merusak hubungan saling percaya tanpa alasan.

PELANGGARAN 17:
a. Membuka rahasia kedokteran, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau etika profesi;
b. Menyimpan rahasia kedokteran walaupun telah meninggal;
c. Untuk kepentingan umum; tanpa persetujuan pasien tetap pemberitahuan kepada pasien;
d. Kepentungan umum:
1. Audit medis,
2. Ancaman KLB/ penyakit menular,
3. Ancaman keselamatan org lain.;
e. Pembayaran asuransi atau jaminan pembayaran kesehatan: harus ada persetujuan pasien,
f. Dalam pihak pasien mengggugat tenaga kesehatan/ pelayanan kesehatan: yang digugat berhak menggunakan data rekam medik dalam rangka pembelaannya.

PELANGGARAN 18:
Membuat keterangan medik yang tidak didasarkan pada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut.

PELANGGARAN 19:
Turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan (torture) atau eksekusi hukuman mati

PELANGGARAN 20:
Meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika profesi.

PELANGGARAN 21:
Melakukan pelecehan seksual, tidakan intimidasi atau tindakan kekerasan terhadap pasien, di tempat praktik.

PELANGGARAN 22:
Menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya.

PELANGGARAN 23:
Menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk atau meminta pemeriksaan atau memberikan resep obat/ alat kesehatan.

PELANGGARAN 24:
Atas dasar keinsyafan dan keyakinan para dokter:
a. Mengiklankan kemampuan/ pelayanan atau kelebihan kemampuan yang dimiliki, baik lisan ataupun tulisan, yang tidak benar atau menyesatkan,
b. Melakukan penyuluhan kesehatan di media massa tidak termasuk pelanggaran disiplin,
c. Mengiklankan diri tentang kompetensi/ layanan merupakan pelanggaran etik.

PELANGGARAN 25:
Ketergantungan pada narkotika psikotropika alkohol serta zat adiktif lainnya.

PELANGGARAN 26:
Berpraktik dengan menggunakan surat tanda registrasi (STR) atau surat ijin praktik (SIP) dan atau sertifikat kompetensi yang tidak sah.

PELANGGARAN 27:
Ketidakjujuran dalam menentukan jasa medik.

PELANGGARAN 28:
Tidak memberikan informasi, dokumen, alat bukti lainnya yang diperlukan MKDKI untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran disiplin